ada apa dengan BHP ??

Wacana komersialisasi pendidikan merupakan perkara yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Hal ini diperparah dengan adanya RUU NHP yang akan diberlakukan pada perguruan tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Tentu saja PTN dengan penuh semangat menyambutnya, begitu juga dengan Unnes yang berati nantinya akan ada system otonomi yang diberlakukan pada setiap PTN. Kini ada 7 kampus yang sudah berstatus Badan Hukum milik Negara (BHMN) yaitu UI, ITB, UGM, IPB, UPI, USU, dan Unair.

Pemberlakuan BHP kepada setiap PTN sangat jelas memberikan kesan kepada kita bahwa pemerintah ingin melepas tanggungjawab atas terwujudnya pendidikan gratis, bermutu, dan berkualitas bagi rakyat Indonesia. Dan tentu saja ini sangat bertentangan dengan UU sisdiknas, yang dibuat pemerintah yang dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggungjawab tunggal atas terselenggaranya wajib belajar bagi warga negara Indonesia.

Perubahan menjadi BHMN memberikan problematika yang cukup serius pada lingkungan strategis PTN, baik pada tataran struktur organisasi, budaya (kultur) organisasi, manajemen perguruan tinggi, model perekrutan mahasiswa sampai pada biaya kuliah yang tinggi. Implikasi paling logis adalah mahalnya biaya pendidikan, pembebanan biaya kuliah mahasiswa yang kian tinggi, biaya pengelolaan operasional, dan peneriamaan mahasswa jalur ”PATAS”. Liberalisasi dan kapitalisasi juga tentu akan dapat dengan leluasa bermain disana. Hanya kelas bermodal saja yang dapat dengan leluasa menikmati manisnya pendidikan, sedangkan orang-orang miskin akan etap terpenjara oleh kemiskinannya. Sebuah fakta yang sangat jelas bahwa dari tujuh PTN yang telah menjadi BHMN. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin dalam.

Sebagai mahasiswa yang dianggap mempunyai pemikiran kritis dan merupakan agent of Change, sudah barang tentu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sudah seharusnya menjadi pembela terhadap ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Bukankah kita bisa bersatu untuk menolak apa yang memang menurut kita adalah hal yang salahdan memperjuangkan apa yang menjadi hak kita? Pendidikan adalah hak kita, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31, dan BHP merupakan pelanggaran pemerintah terhadap UUD 1945 dan hak asasi kita sebagai seorang manusia.